Madrid, 10 Desember 2019. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ikut berpartisipasi dalam rangkaian diskusi pada Conference of the Parties The United Nations Framework Convention on Climate Change (COP-25 UNFCCC) di Madrid, Spanyol. Salah satunya adalah diskusi yang diselenggarakan di Paviliun Indonesia yaitu Talkshow “Capacity Initiatives to Protect Marine Environment from Pollution and Climate Change”. Acara ini mengangkat peran Indonesia dalam perubahan iklim khususnya pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Sekitar 70 orang hadir mengikuti diskusi yang berasal dari peserta konferensi COP-25 UNFCCC.

Talkshow bertujuan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang ilmu dan praktek antar negara, serta meningkatkan kesadaran Pemerintah, akademisi, dunia usaha maupun masyarakat dalam implementasi upaya perlindungan lingkungan pesisir dan laut dari pencemaran dan perubahan iklim.
 
Dalam kesempatan ini, KLHK yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut, Ditjen PPKL KLHK, Dida Migfar Ridha, memaparkan mengenai inisiatif peningkatan kapasitas untuk melindungi lingkungan laut dari sampah yang berasal dari daratan.
 
Sejak tahun 1980an, terjadi peningkatan perkembangbiakan ganggang dan organisme patogen berbahaya di sekitar pesisir laut yang menimbulkan dampak negatif bagi pariwisata, sumber makanan, ekonomi, dan kesehatan manusia. Peristiwa ini sebagai dampak perubahan iklim dan juga ulah manusia. Studi menunjukan bahwa perubahan iklim berdampak pada distribusi sampah yang berasal dari daratan menuju laut, khususnya sampah mikroplastik.
 
Timbulan sampah mikroplastik di laut dipengaruhi oleh sirkulasi air laut dan cuaca. Mikroplastik adalah partikel yang berukuran kurang dari 5 mm dan terus meningkat sehingga menimbulkan kekhawatiran. Aktivitas industri dan produksi pertanian dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan sampah mikroplastik yang berdampak pada spesies dan lingkungan laut. Sampah yang berasal dari aktivitas di daratan diperkirakan menyumbang sekitar 80% pencemaran pesisir dan laut.
 
Indonesia menanggapi masalah pencemaran laut ini dengan serius terutama akibat sampah dari daratan. Untuk itu, diperlukan penanganan baik dari antara Pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat. Salah satunya dengan peningkatan kapasitas dengan berbagi pengalaman di bidang sumber daya manusia, pengetahuan, dan aplikasi teknologi antar negara. Bagi Indonesia, komitmen penanganan sampah di laut menjadi bagian dari implementasi The Bali Declaration yang diadopsi dari The 4th Intergovernmental Review Meeting (IGR-4) yaitu membangun Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali.